Belajar dari Habibie: Menghadapi Krisis dengan Gemilang

Blog

Beranda
Blog

26 Mei 2026 Berita & Opini

Belajar dari Habibie: Menghadapi Krisis dengan Gemilang

Yayasan Fatiar Nahwi Azra
www.yafna.or.id

Oleh: Ahmad Azroi, S.Sos.,M.M.

Dua puluh tujuh tahun lalu, Indonesia berada di tepi jurang. Krisis ekonomi menghancurkan nilai rupiah, perbankan nyaris lumpuh, harga-harga melambung, kerusuhan sosial terjadi di berbagai kota, dan kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Dalam situasi yang demikian, banyak pengamat internasional memprediksi Indonesia akan mengalami ketidakstabilan berkepanjangan, bahkan tidak sedikit yang meragukan kemampuan bangsa ini mempertahankan persatuannya. Di tengah badai itulah B.J. Habibie menerima amanah sebagai presiden.

Habibie mewarisi keadaan yang jauh dari ideal. Ia bukan presiden hasil pemilu, melainkan pemimpin transisi yang lahir dari situasi darurat nasional. Namun dalam waktu yang relatif singkat, sekitar tujuh belas bulan, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari fase paling berbahaya dalam krisis tersebut. Rupiah yang sempat terpuruk pulih secara signifikan, inflasi menurun, sektor perbankan mulai stabil, dan yang tidak kalah penting, Indonesia mampu melaksanakan pemilu demokratis pertama setelah puluhan tahun hidup dalam sistem politik yang sangat terkonsentrasi.

Keberhasilan tersebut tidak semata-mata lahir dari kebijakan teknis ekonomi. Faktor yang sering dilupakan adalah kepercayaan. Pasar, dunia usaha, masyarakat, dan komunitas internasional membutuhkan keyakinan bahwa negara masih memiliki arah. Habibie berhasil menghadirkan keyakinan tersebut. Ia dikenal sebagai teknokrat yang rasional, komunikatif, dan memiliki reputasi internasional yang baik. Dalam masa krisis, reputasi seorang pemimpin sering kali menjadi modal yang sama berharganya dengan cadangan devisa.

Hari ini, Indonesia berada dalam situasi yang berbeda. Kita tidak sedang menghadapi keruntuhan ekonomi seperti tahun 1998. Sistem perbankan jauh lebih kuat, demokrasi telah berakar, dan kapasitas fiskal negara lebih baik dibandingkan masa krisis. Namun perbedaan kondisi tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk bertanya: apakah arah pemerintahan saat ini membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih sehat atau justru menimbulkan risiko baru di masa depan?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan fanatisme politik. Sejarah mengajarkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan suatu pemerintahan jarang muncul secara tiba-tiba. Krisis biasanya didahului oleh tanda-tanda yang dapat dikenali lebih awal. Karena itu, warga negara yang kritis bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian dari mekanisme peringatan dini yang diperlukan dalam demokrasi.

Indikator pertama yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pasar. Banyak orang menganggap pasar modal hanya urusan investor dan kalangan berduit. Padahal ketika investor kehilangan kepercayaan, dampaknya menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Nilai tukar dapat tertekan, biaya impor meningkat, harga bahan baku naik, dan pada akhirnya masyarakat merasakan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Sejarah krisis 1998 menunjukkan bahwa kepercayaan pasar bukan persoalan elit, melainkan persoalan dapur rakyat.

Indikator kedua adalah kondisi fiskal negara. Pemerintah memang harus berani bermimpi besar dan membangun proyek-proyek strategis. Namun setiap program publik harus ditopang oleh perencanaan keuangan yang sehat. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar berapa besar anggaran yang dikeluarkan, melainkan apakah pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan sepadan dengan biaya yang ditanggung masyarakat.

Indikator ketiga adalah kepastian hukum. Dunia usaha membutuhkan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi. Masyarakat juga membutuhkan perlindungan hukum yang adil. Ketika regulasi berubah-ubah atau penerapannya dianggap tidak konsisten, ketidakpastian akan muncul. Dalam jangka panjang, ketidakpastian sering kali lebih merusak dibandingkan kebijakan yang kurang populer sekalipun.

Indikator keempat adalah kebebasan kritik. Tidak ada pemerintahan yang selalu benar. Karena itu ruang kritik merupakan kebutuhan, bukan ancaman. Media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga biasa sering kali menjadi pihak pertama yang mendeteksi masalah di lapangan. Jika kritik dibungkam atau dicurigai sebagai tindakan anti-pemerintah, negara kehilangan salah satu instrumen terpenting untuk memperbaiki diri sebelum kesalahan berkembang menjadi krisis.

Indikator kelima adalah kualitas birokrasi dan institusi negara. Negara yang sehat tidak bergantung pada satu tokoh hebat. Ia bergantung pada lembaga yang bekerja secara profesional. Menteri boleh berganti, presiden boleh berganti, tetapi institusi harus tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kualitas institusinya, bukan pada karisma individu semata.

Jika lima indikator tersebut dijadikan alat ukur, maka tugas masyarakat bukanlah menunggu hasil akhir untuk kemudian menyesal. Dalam dunia teknik, seorang insinyur tidak menunggu jembatan runtuh sebelum memeriksa retakannya. Dalam dunia kesehatan, dokter tidak menunggu pasien kritis sebelum melakukan pemeriksaan. Prinsip yang sama berlaku dalam tata kelola negara. Pengawasan harus dilakukan selama proses berlangsung, bukan setelah kerusakan terjadi.

Di sinilah pelajaran penting dari masa Habibie. Salah satu keberhasilan terbesar pemerintahannya adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara stabilisasi ekonomi dan keterbukaan politik. Ia tidak memilih menekan kritik demi menciptakan ketertiban semu. Sebaliknya, ia membuka ruang demokrasi justru ketika keadaan ekonomi sedang sulit. Banyak orang lupa bahwa kebebasan pers, pemilu yang kompetitif, dan pemulihan ekonomi pernah berjalan bersamaan dalam periode yang sama.

Tentu setiap zaman memiliki tantangan berbeda. Tidak adil membandingkan seluruh aspek masa Habibie dengan kondisi hari ini secara hitam-putih. Namun sejarah tetap menyediakan cermin. Dari cermin itulah kita belajar bahwa kepercayaan publik, kepastian hukum, kesehatan fiskal, kebebasan kritik, dan kualitas institusi merupakan fondasi yang menentukan apakah sebuah bangsa bergerak menuju kemajuan atau menuju masalah yang lebih besar.

Kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah tidak boleh langsung dianggap sebagai sikap pesimistis atau anti-nasional. Kritik yang disampaikan secara rasional, berbasis fakta, dan dilandasi kepedulian terhadap masa depan bangsa merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan suara-suara yang berani mengingatkan ketika ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai.

Sejarah tidak hanya berfungsi untuk mengenang tokoh-tokoh besar seperti B.J. Habibie. Sejarah juga berfungsi sebagai alarm. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang mengabaikan tanda-tanda awal masalah sering kali baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Karena itulah bersuara, berdiskusi, mengkritik, dan mengawasi bukan sekadar hak warga negara. Dalam banyak keadaan, itu adalah bentuk kecintaan paling nyata kepada republik ini.

(AHM) Dibaca 9 Kali